PKH dan BPNT tahap 3 2026 mulai disalurkan. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk periode Juli hingga September 2026.
Penyaluran dilakukan setelah proses pemutakhiran data penerima selesai dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Masyarakat yang ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan dapat melakukan pengecekan secara online melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP.
PKH dan BPNT Tahap 3 2026 Mulai Cair
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa penyaluran bansos triwulan III dimulai setelah Kemensos merampungkan proses pembaruan data penerima berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, penyaluran bantuan mulai dilakukan pada 20 Juli 2026. Tahapan ini mencakup bantuan PKH dan BPNT untuk periode Juli, Agustus, hingga September 2026.
Hasil pemutakhiran DTSEN turut memengaruhi daftar penerima bantuan. Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih memenuhi syarat sehingga tetap menerima bansos.
Namun, ada pula penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria, sementara masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar kini masuk sebagai penerima baru setelah melalui proses verifikasi.
Cara Cek Bansos PKH dan BPNT 2026
Bagi masyarakat yang ingin memastikan status kepesertaan bansos, berikut langkah-langkah pengecekannya.
- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebanyak 16 digit sesuai KTP.
- Ketik kode verifikasi (captcha) yang muncul pada layar.
- Klik tombol Cari Data.
- Sistem akan menampilkan informasi apakah NIK tersebut terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT.
Apabila data penerima sudah tersedia di sistem, masyarakat dapat langsung melihat jenis bantuan yang diterima beserta status penyalurannya.
DTSEN Menjadi Acuan Penyaluran Bansos
Saat ini, seluruh data penerima bantuan sosial mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Basis data ini memuat informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sehingga penyaluran bansos dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Beberapa indikator yang menjadi dasar penyusunan DTSEN meliputi:
- Kondisi ekonomi keluarga.
- Status pekerjaan.
- Tingkat pendidikan.
- Kondisi tempat tinggal.
- Kepemilikan aset.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap bantuan sosial hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan.
Cara Mengajukan Pembaruan Data Bansos
Apabila terdapat perubahan kondisi ekonomi atau ditemukan ketidaksesuaian data, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui beberapa jalur berikut.
- Pemerintah desa atau kelurahan.
- Dinas Sosial kabupaten/kota.
- Aplikasi Cek Bansos Kemensos.
Proses pembaruan dilakukan secara berjenjang mulai dari RT dan RW, kemudian diverifikasi oleh pemerintah desa atau kelurahan.
Selanjutnya data diteruskan ke Dinas Sosial sebelum divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah proses validasi selesai, data tersebut kembali digunakan Kemensos sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Kemensos Perluas Program Pemberdayaan KPM
Selain melakukan pembaruan data penerima, Kemensos juga terus mendorong program pemberdayaan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu KPM mengikuti program pemberdayaan agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan secara bertahap tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
Program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga, mulai dari pelatihan keterampilan, pengembangan usaha, hingga pemberian bantuan aset produktif untuk meningkatkan pendapatan.
Penyaluran Bansos Terus Disempurnakan
Presiden Prabowo Subianto meminta agar sistem perlindungan sosial terus diperkuat melalui integrasi data lintas instansi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sekaligus meminimalkan penerima yang tidak memenuhi syarat.
Di sisi lain, Kemensos juga mulai menguji mekanisme penyaluran bansos melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai alternatif selain bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Skema baru tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap bantuan sosial sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat desa melalui peran koperasi sebagai mitra penyaluran bansos.
Kesimpulan
Penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap III 2026 mulai dilakukan untuk periode Juli hingga September setelah Kemensos menyelesaikan pemutakhiran data penerima melalui DTSEN.
Masyarakat dapat mengecek status penerima secara online menggunakan NIK di laman Cek Bansos Kemensos. Pemerintah juga terus meningkatkan akurasi penyaluran bantuan serta mendorong program pemberdayaan agar keluarga penerima manfaat dapat lebih mandiri di masa mendatang.
