Ramai Isu Pencairan BSU Cair Oktober 2025, Ini Kata Menaker Yassierli
Isu pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada Oktober 2025 kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah unggahan menyebut pemerintah akan menyalurkan kembali BSU pada bulan ini. Namun, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar karena belum ada kebijakan baru terkait penyaluran BSU tahap selanjutnya.
Penjelasan Resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan
Dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Jakarta, pada Senin (13 Oktober 2025), Menaker Yassierli menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada arahan atau kebijakan baru dari pemerintah mengenai realisasi BSU tahap II.
“Sampai sekarang belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU tahap II. Saya lihat ada posting-an di media yang menyebut cek BSU bulan Oktober. Sampai saat ini belum ada. Jadi bisa disimpulkan tidak ada. BSU hanya disalurkan sekali kemarin, bulan Juni dan Juli. Belum ada arahan dari Pak Presiden terkait BSU,” jelas Yassierli.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi di media sosial yang belum tentu valid. Pemerintah akan selalu menyampaikan pengumuman resmi melalui kanal komunikasi Kemnaker dan situs pemerintah.
Dasar Hukum dan Syarat Penerima BSU
Pelaksanaan BSU tahun 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan dari Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.
Adapun syarat utama penerima BSU meliputi:
- Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK yang valid
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025
- Memiliki penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan
- Tidak sedang menerima bantuan sosial lain dari pemerintah
- Setiap penerima berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000, yang disalurkan sekaligus untuk dua bulan.
Klarifikasi Isu BSU Sebelumnya
Isu serupa juga pernah muncul pada September 2025, ketika banyak unggahan menyebut BSU cair kembali. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut hoaks. Pemerintah meminta masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap sumber tidak resmi yang berpotensi menyesatkan.
Kemnaker mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa informasi melalui situs resmi seperti https://kemnaker.go.id dan https://bsu.kemnaker.go.id
Pemerintah Pastikan Informasi Akan Disampaikan Resmi
Menaker Yassierli menambahkan, apabila nantinya pemerintah memutuskan untuk menyalurkan kembali BSU, pengumuman akan disampaikan secara resmi dan terbuka kepada publik.
“Kalau nanti ada kebijakan baru, tentu akan diumumkan secara resmi. Untuk sekarang, belum ada arahan baru soal BSU,” tegasnya.
Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan tetap menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
