Porsi Jamaah Haji Bisa Gugur, Simak Penyebabnya
Penyelenggaraan haji kini mengalami sejumlah perubahan penting setelah disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019. Regulasi baru ini memperketat aturan terkait status jemaah haji yang telah mendapatkan nomor porsi namun tidak melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dalam jangka waktu yang ditentukan. Salah satu poin yang paling menyita perhatian adalah adanya ketentuan bahwa porsi haji dapat gugur atau dialihkan apabila pelunasan Bipih tidak dilakukan dalam lima tahun berturut-turut.
Perubahan ini dibuat untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan lebih tertib, transparan, dan efisien, mengingat daftar tunggu haji di Indonesia semakin panjang. Agar kamu tidak kehilangan kesempatan berangkat, penting memahami penyebab porsi jemaah bisa hangus berdasarkan regulasi terbaru.
Ketentuan Baru: Porsi Haji Bisa Gugur Jika Tidak Melunasi Bipih 5 Tahun Berturut-turut
Dalam UU 14/2025 terdapat pasal tambahan, yaitu Pasal 49A, yang secara khusus mengatur status jemaah yang belum menyelesaikan pelunasan Bipih.
Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa:
- Jemaah yang tidak melunasi Bipih selama lima tahun haji berturut-turut,
- Akan dikenakan keputusan administratif,
- Yang berisi dua opsi: porsi dialihkan kepada ahli waris, atau porsi dibatalkan sepenuhnya.
Artinya, jika seseorang sudah memiliki nomor porsi namun terus menunda pelunasan selama lima periode pelunasan haji, maka porsi tersebut berpotensi hilang.
Bagaimana Proses Pengalihan atau Pembatalannya?
Regulasi menyebutkan bahwa jika jemaah memenuhi kondisi di atas, maka pemerintah wajib menetapkan statusnya secara resmi.
Setelah status ditetapkan, proses administrasi berikut dilakukan:
- Penggantian porsi kepada ahli waris yang sah,
- Atau pembatalan porsi dan pengembalian dana,
- Proses pengembalian tersebut wajib diselesaikan paling lambat satu bulan setelah keputusan administratif diterbitkan.
Tanggung jawab penyelesaian administrasi berada pada menteri yang membidangi penyelenggaraan haji, dan teknis lebih rinci akan diatur melalui Peraturan Menteri yang akan diterbitkan setelah undang-undang ini berlaku. Nantinya, peraturan tersebut memuat petunjuk lengkap mulai dari alur pengajuan ahli waris, dokumen yang harus dipenuhi, hingga tata cara pencairan dana.
Mengapa Aturan Ini Penting?
Pemerintah menilai bahwa banyak jemaah yang sudah mendapat nomor porsi namun tidak mengambil langkah pelunasan meski jadwal sudah dibuka berulang kali. Hal ini membuat antrean semakin panjang dan menghambat jemaah lain yang lebih siap untuk berangkat.
Dengan adanya pasal baru ini:
- Jemaah terdorong untuk lebih disiplin,
- Pelunasan haji menjadi lebih tertib,
- Kuota dapat dialokasikan secara tepat sasaran,
- Dan tidak ada lagi nomor porsi yang “menggantung” bertahun-tahun.
Porsi haji kini dapat gugur jika jemaah tidak melunasi Bipih selama lima tahun berturut-turut. Regulasi baru melalui UU 14/2025 menjadi dasar hukum kuat yang memastikan setiap nomor porsi digunakan secara efektif. Bagi jemaah yang sudah memiliki nomor porsi, pastikan mengikuti jadwal pelunasan agar kesempatan berangkat tidak hilang.
