Penyaluran bansos PKH dan BPNT melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai disiapkan oleh pemerintah. Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini tengah melakukan simulasi untuk menguji mekanisme penyaluran bantuan sosial melalui koperasi yang telah beroperasi.
Apabila uji coba berjalan sesuai rencana, skema baru ini akan menjadi alternatif penyaluran bantuan selain melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Skema Penyaluran Bansos Lewat Koperasi Desa Merah Putih
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Kemensos sedang mengkaji berbagai skema penyaluran bansos melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurutnya, pemerintah masih melakukan simulasi untuk menentukan mekanisme yang paling tepat sebelum diterapkan secara luas kepada masyarakat.
“Ke depan sedang kita jajaki dan simulasikan penyaluran bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih yang sudah beroperasi. Nantinya akan dipilih skema yang paling efektif,” ujar Gus Ipul.
PKH dan BPNT Berpotensi Dicairkan di KDKMP
Saat ini Kemensos memiliki dua program bantuan sosial utama, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Selama ini penyaluran BPNT dilakukan melalui transfer ke rekening bank, sedangkan bantuan tunai PKH dicairkan melalui PT Pos Indonesia maupun bank-bank anggota Himbara.
Ke depan, bantuan tersebut berpeluang dicairkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah memiliki layanan perbankan Himbara.
Tidak hanya sebagai lokasi pencairan, koperasi juga diproyeksikan menjadi tempat bagi penerima manfaat untuk membelanjakan dana bansos sehingga perputaran ekonomi desa dapat meningkat.
Uji Coba Penyaluran Ditargetkan Agustus 2026
Sebelum diterapkan secara nasional, Kemensos akan melakukan uji coba di sejumlah daerah.
Persiapan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan berbagai instansi terkait untuk memastikan mekanisme penyaluran berjalan lancar.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, uji coba penyaluran bansos melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijadwalkan mulai berlangsung pada Agustus 2026.
Hasil evaluasi dari uji coba tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan penerapan skema secara lebih luas.
Penyaluran Bansos Mengacu pada Inpres Nomor 9 Tahun 2025
Rencana penyaluran bansos melalui KDKMP merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mendorong penerima bantuan sosial untuk bergabung menjadi anggota koperasi agar tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh akses terhadap kegiatan ekonomi produktif.
Selain itu, Kemensos juga diberi tugas untuk membantu memasarkan berbagai produk hasil usaha penerima manfaat program pemberdayaan sosial melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ribuan Koperasi Desa Merah Putih Sudah Beroperasi
Berdasarkan data Kementerian Koperasi hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 15.845 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah selesai dibangun dan mulai beroperasi.
Sementara itu, sekitar 19.539 koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan di berbagai daerah.
Dengan bertambahnya jumlah koperasi yang aktif, pemerintah berharap KDKMP dapat menjadi pusat layanan masyarakat, termasuk sebagai alternatif penyaluran bansos PKH dan BPNT yang lebih mudah dijangkau sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Kesimpulan
Kemensos tengah menyiapkan skema baru penyaluran bansos PKH dan BPNT melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai alternatif selain Himbara dan PT Pos Indonesia.
Uji coba dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026, dengan harapan penyaluran bantuan menjadi lebih mudah, tepat sasaran, sekaligus mendukung penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
