Kepastian Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan, Ini Tanggapan Resmi Menaker
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli akhirnya memberikan klarifikasi terkait kabar adanya BSU atau Bantuan Subsidi Upah tahap kedua. Ia menegaskan bahwa program BSU tahun 2025 sudah selesai disalurkan dan tidak akan ada pencairan lanjutan.
“Saya ingin tegaskan bahwa BSU tahap dua tidak ada. Jadi, informasi yang beredar mengenai pengecekan BSU tahap dua itu tidak benar,” ujar Yassierli dalam media briefing di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
BSU Sudah Disalurkan untuk 15 Juta Pekerja
Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 telah diberikan kepada sekitar 15 juta pekerja yang memenuhi kriteria. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000, yang merupakan akumulasi dari Rp300.000 untuk bulan Juni dan Juli 2025.
Pencairan dilakukan sekali transfer pada bulan Juni 2025, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025. Aturan tersebut merupakan perubahan dari Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur pedoman pemberian subsidi gaji bagi pekerja atau buruh.
Syarat Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan
Dalam regulasi tersebut dijelaskan, penerima BSU harus memenuhi beberapa persyaratan utama, antara lain:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan April 2025.
- Bukan ASN, TNI, atau anggota Polri.
- Menerima upah maksimum Rp3.500.000 per bulan.
Tidak sedang menerima bantuan lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sosial sejenis.
Dengan demikian, penerima BSU difokuskan kepada pekerja swasta berpenghasilan rendah yang terdampak kondisi ekonomi dan kenaikan biaya hidup.
Tidak Ada Arahan Presiden untuk BSU Baru
Menaker Yassierli juga menegaskan bahwa belum ada instruksi resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait kelanjutan BSU. Ia membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai rencana pencairan BSU tahap dua pada Oktober 2025.
“Sampai saat ini belum ada arahan Presiden mengenai BSU baru. Jadi, kalau ada berita yang menyebutkan pencairan BSU bulan Oktober, itu tidak benar,” jelasnya.
Pemerintah disebut akan fokus pada program perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, bukan melalui BSU tambahan.
Dengan pernyataan resmi tersebut, dapat dipastikan bahwa pencairan BSU BPJS Kesehatan tahun 2025 telah selesai dan tidak akan ada tahap lanjutan. Informasi mengenai BSU tahap dua yang beredar di media sosial dipastikan hoaks.
Masyarakat diimbau untuk memeriksa informasi resmi hanya melalui situs Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, agar tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi.



