Cek Daftar Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2025
Mulai Juli 2025, BPJS Kesehatan akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti sistem kelas 1, 2, dan 3. Perubahan ini dilakukan secara bertahap dan bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih setara kepada seluruh peserta BPJS. Sistem baru ini diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, yang mengubah Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Meskipun sistem berubah, tarif iuran BPJS Kesehatan diproyeksikan tidak mengalami kenaikan selama masa transisi hingga 2025, sesuai pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Berikut adalah detail skema iuran BPJS Kesehatan terbaru, yang masih mengikuti ketentuan dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2022.
Skema Iuran BPJS Kesehatan 2025
-
Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Iuran sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah.
-
Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
- Lembaga Pemerintahan:
Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-PNS:- Besaran: 5% dari gaji bulanan.
- Dibayarkan: 4% oleh pemberi kerja, 1% oleh peserta.
- BUMN, BUMD, dan Swasta:
Skema pembayaran sama seperti di atas. - Keluarga Tambahan (anak keempat, orang tua, mertua):
Iuran: 1% dari gaji bulanan per orang, ditanggung peserta.
- Lembaga Pemerintahan:
-
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja
- Kelas III: Rp 42.000 per bulan (subsidi pemerintah Rp 7.000).
- Kelas II: Rp 100.000 per bulan.
- Kelas I: Rp 150.000 per bulan.
-
Veteran dan Perintis Kemerdekaan
Iuran: 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun, sepenuhnya ditanggung pemerintah.
Ketentuan Tambahan
-
Batas waktu pembayaran iuran: Tanggal 10 setiap bulan.
-
Mulai 1 Juli 2026, tidak ada denda bagi peserta yang terlambat membayar.
-
Namun, jika peserta membutuhkan layanan rawat inap dalam 45 hari setelah status aktif kembali, maka denda tetap berlaku.
Dampak Penghapusan Kelas pada Peserta BPJS Kesehatan
Perubahan menuju sistem KRIS diharapkan memberikan layanan kesehatan yang lebih adil tanpa memandang tingkat ekonomi peserta. Selain itu, pemerintah memastikan bahwa hak PNS dan PPPK tetap terjamin, mencakup gaji, tunjangan, dan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan.
Dengan berlakunya sistem KRIS, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas layanan kesehatan tanpa menambah beban masyarakat.
Perubahan sistem iuran BPJS Kesehatan ini merupakan langkah besar menuju kesetaraan layanan kesehatan bagi semua masyarakat. Meskipun sistem kelas akan dihapus, pemerintah memastikan tarif tetap terjangkau selama masa transisi. Untuk informasi lebih lanjut, peserta dapat menghubungi layanan pelanggan BPJS Kesehatan atau mengakses situs resmi mereka.
