Mulai 2026, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia diwajibkan mengenakan batik Korpri sesuai aturan terbaru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tidak hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), tetapi juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib mematuhi ketentuan ini, termasuk ASN yang bertugas di perwakilan luar negeri. Aturan ini hadir untuk memperkuat identitas, solidaritas, dan kebanggaan ASN, sekaligus menegaskan profesionalisme pegawai negara dalam setiap kegiatan resmi.
Surat Edaran BKN Nomor 2 Tahun 2026
Seperti mengutip dari laman resmi BKN, aturan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2026, yang menetapkan ketentuan pemakaian batik Korpri di lingkungan instansi pusat maupun daerah. SE ini berlaku untuk seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, dan ASN yang bertugas di luar negeri sebagai perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat identitas ASN, membangun rasa kebersamaan, dan menanamkan jiwa korsa sebagai anggota Korpri. Dengan penerapan yang konsisten, penggunaan batik Korpri diharapkan memperkuat citra ASN yang profesional, solid, dan berkarakter.
Waktu Wajib Penggunaan Batik Korpri
BKN menetapkan jadwal penggunaan batik Korpri yang wajib dipatuhi ASN, antara lain:
- Setiap hari Kamis
- Upacara Hari Ulang Tahun Korpri
- Setiap tanggal 17 setiap bulan
- Upacara hari besar nasional
- Upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh pejabat berwenang
- Pelantikan pejabat manajerial dan pejabat fungsional ASN
- Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Dengan jadwal ini, ASN diharapkan bisa menunjukkan konsistensi dan disiplin dalam mengenakan seragam batik Korpri sebagai simbol profesionalisme.
Peran Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
Selain menetapkan waktu penggunaan, Kepala BKN juga menekankan pentingnya peran Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi pusat dan daerah. PPK memiliki kewenangan untuk menambah penerapan penggunaan seragam batik Korpri di luar ketentuan SE, menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik instansi. Tugas PPK termasuk menggerakkan ASN agar patuh pada aturan dan memastikan keseragaman penggunaan batik Korpri.
Penegasan Identitas dan Kebanggaan ASN
Dalam penutup SE yang ditetapkan pada 22 Januari 2026, Kepala BKN menegaskan pentingnya batik Korpri sebagai simbol kebanggaan ASN. “Bahwa para Pegawai ASN dimanapun bertugas perlu menunjukan rasa bangga terhadap jati diri, jiwa korsa, dan penggunaan seragam batik Korpri sebagai keluarga besar Pegawai ASN. Atas kerjasama dan pelaksanaan Surat Edaran ini dihaturkan terima kasih,” bunyi pernyataan resmi SE tersebut.
Diharapkan, dengan aturan baru ini, pemakaian batik Korpri akan lebih disiplin dan konsisten di seluruh instansi pemerintah. Langkah ini tidak hanya memperkuat citra ASN, tetapi juga menegaskan identitas dan solidaritas pegawai negeri dalam menjalankan tugas negara.
Sumber: https://www.detik.com/bali/berita/d-8329107/bkn-terbitkan-aturan-baru-pemakaian-batik-korpri-ini-jadwal-lengkapnya
