Seiring mulai diterbitkannya SK penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, muncul pertanyaan baru di kalangan masyarakat: apakah pegawai berstatus PPPK Paruh Waktu masih boleh menerima bantuan sosial (bansos) seperti PKH, BPNT, dan BLT?<\/p>\n
Pertanyaan ini wajar, sebab sebagian peserta seleksi sebelumnya tercatat sebagai penerima bansos melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN). Namun perlu diketahui, status pekerjaan menjadi salah satu indikator kelayakan penerimaan bantuan.<\/p>\n
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/p>\n Menurut kebijakan Kementerian Sosial, bansos ditujukan untuk kelompok miskin, tidak mampu, serta masyarakat rentan. Sementara PPPK\u2014termasuk skema paruh waktu\u2014memiliki penghasilan tetap dari anggaran negara. Artinya, status ini sudah memenuhi kategori berpendapatan stabil.<\/p>\n Pemerintah juga pernah menegaskan bahwa pegawai pemerintah, termasuk ASN dan PPPK, bukan prioritas penerima bansos, karena beban anggaran pendapatan mereka sudah dijamin melalui APBN\/APBD.<\/p>\n Beberapa program bansos juga mencantumkan larangan bagi pegawai pemerintah, karyawan BUMN\/BUMD, aparat desa, hingga pensiunan untuk mendaftar sebagai penerima.<\/p>\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/p>\n Oleh karena itu, penerima diminta melakukan pengecekan rutinnya melalui cekbansos.kemensos.go.id<\/p>\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/p>\n Pemerintah dapat memberikan sanksi administrasi jika pegawai pemerintah diketahui menerima bantuan tidak sesuai kriteria. Penindakan ini merujuk pada aturan kedisiplinan pegawai dan mekanisme evaluasi bansos.<\/p>\n Ini bagian dari upaya memastikan bansos tepat sasaran.<\/p>\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/p>\n Jika PPPK Paruh Waktu mengalami kondisi rentan ekonomi misalnya menjadi tulang punggung keluarga maka evaluasi ulang dapat dilakukan melalui usulan desa\/dinas sosial. Namun keputusan tetap berada pada otoritas Kemensos.<\/p>\n Singkatnya, bansos harus prioritas bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan<\/p>\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sudah Jadi PPPK Paruh Waktu, Masih Boleh Terima Bansos? Ini Penjelasan Pemerintah Seiring mulai diterbitkannya SK penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, muncul pertanyaan baru di kalangan masyarakat: apakah pegawai berstatus PPPK Paruh Waktu masih boleh menerima bantuan sosial (bansos) seperti PKH, BPNT, dan BLT? Pertanyaan ini wajar, sebab sebagian peserta seleksi […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":34856,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"jnews-multi-image_gallery":[],"jnews_single_post":[],"jnews_primary_category":[],"footnotes":""},"categories":[26651,4208],"tags":[37963,1291,900,3540,1461,37025,35189,998,37965,11822,3542,996,37966,37964,36196],"class_list":["post-34853","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-artikel","category-bansos","tag-aturan-bansos","tag-bansos-bpnt","tag-bansos-pkh","tag-blt-2025","tag-cekbansos-kemensos","tag-data-penerima-bansos","tag-dtsen","tag-gaji-pppk","tag-hak-pegawai-pemerintah","tag-penerima-bansos","tag-pkh-kemensos","tag-pppk-paruh-waktu","tag-prioritas-bansos","tag-sanksi-bansos","tag-verifikasi-bansos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blog.umsu.ac.id\/aktual\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34853","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blog.umsu.ac.id\/aktual\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blog.umsu.ac.id\/aktual\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.umsu.ac.id\/aktual\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.umsu.ac.id\/aktual\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34853"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/blog.umsu.ac.id\/aktual\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34853\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35079,"href":"https:\/\/blog.umsu.ac.id\/aktual\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34853\/revisions\/35079"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.umsu.ac.id\/aktual\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34856"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blog.umsu.ac.id\/aktual\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34853"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.umsu.ac.id\/aktual\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34853"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blog.umsu.ac.id\/aktual\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34853"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\n<\/ins><\/p>\nMengapa PPPK Paruh Waktu Umumnya Tidak Berhak atas Bansos?<\/h3>\n
\n<\/ins><\/p>\nDTSEN Bisa Menolak Data PPPK Paruh Waktu<\/h3>\n
Saat sistem Kemensos mendeteksi perubahan status ekonomi, data penerima dapat digugurkan atau ditinjau ulang. Ketika seseorang berubah status menjadi PPPK Paruh Waktu dan masih muncul di sistem bansos, biasanya terjadi:<\/h4>\n
\n
\n<\/ins><\/p>\nRisiko Jika Tetap Menerima Bansos Tanpa Hak<\/h3>\n
Sanksinya dapat berupa:<\/h4>\n
\n
\n<\/ins><\/p>\nBagaimana Jika Kondisi Ekonomi Turun?<\/h3>\n
Rangkuman<\/h3>\n
\n
\n<\/ins><\/p>\n